Menurutnya, persoalan PETI di Muratara sangat komplek, tidak sesimpel yang dilihat atau didengar.
Disisi lain masyarakat cari kehidupan. Kalau sekedar mengayak pakai alat manual tidak masalah, tapi ini pakai alat eksavator, alat berat dan alat semprot besar.
Pemkab tegasnya, sudah mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Karena Bupati punya kewenangan. Mereka sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, bersurat dengan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan sebagainya, serta melapor ke Pemprov Sumsel.
BACA JUGA: Tinjau MPLS di SMAN Rupit, Bupati Muratara Ajak Guru Motivasi Siswa Agar Optimis Lanjut Kuliah
“Kita ingin ada langkah konkret, tapi tidak semua kewenangan ada di Pemkab. Bukan berarti masalah PETI ini bisa selesai bupati saja, tidak bisa. Masalah ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemprov, APH dan institusi yang punya kewenangan. Harus terkoordinasi. Saya selaku Bupati gak bisa gagah-gagahan,” tegasnya.
Pemkab sangat mendukung penegakan hukum terhadap aktivitas PETI, tapi juga tidak bisa diabaikan ada masyarakat yang ada disana.
Penegakan Hukum tetap, tapi kan disana ada yang suplai BBM, suplai alat berat, yang membeli emasnya, pekerjanya.
Meskipun yang punya alat berat maupun yang beli emas ilegalnya, mereka bukan mau hidup tapi mau kaya.
