“Alasannya karena disebut masih ada dugaan tumpang tindih lahan. Padahal kami ingin persoalan ini dibahas bersama agar ada solusi yang terbaik,” tegasnya.
Efendi mengaku telah berupaya mengajak berbagai pihak untuk bermusyawarah guna menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan Babinsa juga disebut telah mencoba menemui pihak terkait, namun belum membuahkan hasil.
Akibat belum lengkapnya administrasi tersebut, laporan pembangunan tidak dapat diinput ke portal pembangunan sehingga pekerjaan fisik terpaksa dihentikan sementara.
“Kami hanya meminta kejelasan atas dasar apa surat tersebut belum bisa diterbitkan. Kalau memang ada persoalan, mari kita duduk bersama mencari jalan keluarnya,” tegasnya.
Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dapat turun tangan membantu menyelesaikan persoalan tersebut mengingat Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional.
“Kami ini koperasi percontohan di Musi Rawas bahkan di Sumatera Selatan. Sangat disayangkan jika harus berhenti hanya karena persoalan administrasi. Sementara di daerah lain yang koperasinya belum berjalan justru bangunannya sudah berdiri,” jelasnya.
Efendi menambahkan, apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan operasional koperasi akan terganggu karena tidak lagi memiliki tempat untuk menjalankan aktivitas setelah ruko yang ditempati saat ini dikembalikan kepada pemiliknya.
Hingga berita ini diterbitkan, KORANLINGGAUPOS.ID masih berupaya mengonfirmasi Lurah Mangunharjo terkait alasan belum diterbitkannya dokumen administrasi yang dimaksud oleh pihak koperasi.
