Ia menyebut pengusaha ekpedisi saat ini malas masuk Provisi Sumatera Selatan (Sumsel) karena sulit solar sekarang ini. Kondisi itu menghambat ekonomi masyarakat. “Apakah permasalah ini didiamkan saja. Pemerintah buatlah kebijakan yang tepat, malsah bertahuan-tahun kita berkutat dengan masalah yang sama,” paparnya.
Sebenarnya pengawasan peredaran BBM banyak, ada pengawasan sistem barcode, pengawasan melalui CCTV. Ada juga pengawasan melalui internal yang dilakukan satu bulan sekali. Tapi kenapa masalah yang ada di SPBU tidak selesai.
“Pengawasan begitu banyak kok masih kecolongan. Ada apa ?. Ataukan ada sistem yang dilemahkan di situ. Apa kurangnta Pertamina, duetnyo banyak mau buat aplikasi bagaimana saja bisa sebenarnya. Apa sengaja dilemahkan sistemnya,” sebutnya.
Bedasarkan data dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau setidaknya ada 8 kasus penyelagunan barcode BBM bersubsidi My Pertamina. “Ini aneh yang melakukan pengawasan banyak tapi masih kecolongan,” tegasnya.
Ia eberharp Pemerintah dapat mengatasi masalah antrian panjang di SPBU. Idealnya untk membeli BBM tidak sulit, tidak antri lama di SPBU sehingga waktu produktif masyarakat tidak terbuang hanya untuk antri di SPBU.
