“Kami terus berusaha agar Kabupaten Musi Rawas bisa mendapatkan pembangunan Sekolah Rakyat. Semua persyaratan yang diminta terus kami penuhi,” ungkap Yusi.
Ia mengatakan, untuk kesiapan lahan maupun persyaratan lainnya pada dasarnya sudah siap. Saat ini yang masih diproses adalah penyelesaian administrasi, termasuk dokumen UKL-UPL yang diharapkan dapat diajukan melalui perubahan anggaran.
“Kalau lahan dan persyaratan lainnya sudah siap. Tinggal administrasi lagi, salah satunya UKL-UPL yang saat ini sedang kami proses,” jelasnya.
Menurut Yusi, saat ini persyaratan tersebut belum sampai pada penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Penyusunan AMDAL dimungkinkan dilakukan pada tahun 2027 apabila nantinya diperlukan sesuai tahapan pembangunan.
Ia menegaskan, Dinas Sosial bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus berkoordinasi untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat.
“Komitmen kami tetap berupaya memenuhi apa pun yang diminta oleh Kementerian PUPR maupun Kementerian Sosial RI. Kami bekerja sama dengan OPD terkait agar seluruh persyaratan dapat segera diselesaikan,” tutupnya.
