Ini Jabatan Empat Tersangka yang Terseret Dugaan Korupsi di DLH dan PMI Lubuk Linggau

oleh -5 Dilihat
Para tersangka yang terseret dugaan kasus korupsi di DLH dan PMI Lubuk Linggau, Selasa 17 November 2026. Foto: Dok. Istimewa

KORANLIPOS.COM-Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau, lakukan penahanan empat tersangka, Selasa 17 November 2026.

Tiga tersangka perkara Tindak Pidana Korupsi terkait pengelolaan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023 sampai 2024, serta satu tersangka perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Biaya Pengantian Pengelolaan Darah (BPPD) Pada Unit Donor Darah PMI Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 dan 2024.

Kajari Lubuk Linggau, Suwarno melalui Kasi Intel Armein Ramdhani didampingi Kasi Pidsus Wily Pramudya saat press release mengungkapkan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka perkara Tindak Pidana Korupsi terkait pengelolaan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun 2024 , berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor PRINT- 01/L 6.11/Fd.1/11/2026, Nomor . PRINT-02/L 6,11/Fd. 1/11/2026 dan Nomor: PRINT- 03/L.6. 11/Fd. 1/11/2026 tanggal 17 November 2026 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lubuk Linggau selama 20 hari terhitung mulai 17 November 2026 sampai dengan 6 Desember 2026.

“Tiga tersangka tersebut, DNF selaku Kabid Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Januari 2023 sampai Juli 2024. Pria inisial HP selaku Kabid Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Juli sampai Desember 2024 dan CAN selaku Manager SPBU 24.316.135 Lubuk Linggau,” ungkap Armein.

BACA JUGA | Uang Rampasan Korupsi SPH Rp61,8 Miliar Dieksekusi Kejari Musi Rawas, Segera Masuk Kas Negara

Ketiganya jelas Armein, disangka melanggar Primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Subsidiair: Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

Untuk kronologis perkara ungkapnya lagi, pada tahun 2023 sampai tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau melalui Bidang Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengelola anggaran kegiatan pengadaan BBM dan Pelumas Kendaraan Persampahan dan Pemeliharaan Kendaraan Persampahan dengan total anggaran sebesar Rp 7.590.202.150.

Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan pihaknya, terdapat temuan pada pengelolan anggaran BBM dan pelumas kendaraan persampahan, BBM alat berat yang rusak dan tidak beroperasi. Adanya temuan kupon berlebih dan Tanda Tangan Palsu. Kupon dialihkan ke pihak lain.

Untuk Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Persampahan ditemukan Uang Cashback biaya pemeliharaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.