“Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Auditor pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 05/LHA/L.6.1/H.IV.1/10/2026 tanggal 09 Oktober 2026, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.502. 125.868,” ungkapnya.
Selanjutnya, untuk perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Biaya Pengantian Pengelolaan Darah (BPPD) Pada Unit Donor Darah PMI Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 dan 2024, mereka melakukan Penahanan terhadap IT, selaku Penanggung Jawab Seksi Penyimpanan dan Pengelolaan Darah Unit Donor Darah PMI Kota Lubuk Linggau.
Sama, IT dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Il A Lubuk Linggau selama 20 hari terhitung mulai 17 November 2026 sampai dengan 06 Desember 2026.
Tersangka disangka melanggar, Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tela4h diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiair: Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 604 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
BACA JUGA | Akhirnya Eks Jampidsus jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi Sekaligus
Untuk kronologi perkaranya, Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Lubuk Linggau melayani Biaya Pengelolaan Pengganti Darah (BPPD) yang dalam pelaksanaannya, pelayanan penyediaan kantong darah dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan pelayanan secara mandiri oleh masyarakat atau pasienyang membutuhkan darah.
Kedua mekanisme tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur operasional yang berlaku namun, dalam pelaksanaan pelayanan tersebut diduga terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian antara pencatatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan Unit Donor Darah PMI Kota Lubuk Linggau terhadap BPPD yang dilakukan secara mandiri oleh pasien umum.
“Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar 94.680.000, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Pe.03.03/Sr- 243/Pw07/5.1/2026 Tanggal 24 Juli 2026,” ungkapnya.
Perbuatan tersangka jelasnya, merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah berlangsung lama dan merugikan masyarakat umum yang membutuhkan darah.





