KORANLIPOS.COM-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan, jika kondisi keuangan daerah saat ini memang sedang tidak baik-baik saja.
Pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) serta efesiensi membuat pemerintah daerah harus memilih, antara kesejahteraan dan pemerdayaan atau infrastruktur.
Selama ini jelas Yoppy, sapaan akrabnya jika untuk infrastruktur Pemkot berkolaborasi dengan Pemprov Sumsel melalui Bantuan Keuangan atau dana BKBK.
“Tapi ternyata ditahun 2026, BKBK ditiadakan karena ada instruksi dari BPK harus menyelesaikan di SPH. Sementara anggaran kita sudah dipos ke kesejahteraan baik TPP untuk ASN, pemberian santunan kematian, berobat gratis, untuk insentif RT, tokoh keagamaan hingga pekerja sosial,” jelas Yoppy.
BACA JUGA | PORPROV jadi Uji Nyali Walikota Lubuk Linggau, Gubernur Herman Deru Siap Mendukung
Untuk itu, saat ini pun terkait Lubuk Linggau sebagai tuan rumah Porprov pun masih terus mereka kaji apakah kondisi keuangan mampu atau tidak.
“Masih kita kaji ulang. Karena meskipun dalam pelaksanaannya nanti kita sharing dana dengan Pemprov Sumsel, kita tetap harus menyiapkan anggaran lebih kurang Rp 33 miliar. Ini harus kita kaji lagi, efek dominonya berapa. Apakah sesuai dengan dana yang kita anggarkan,” ungkap Yoppy.
Yoppy menyebut, butuh kajian yang mendetil di kondisi saat ini yang tidak bisa menganggarkan untuk infrastruktur.
“Intinya, ini masih butuh kajian lagi,” tegansya.
Response (1)