Kebutuhan masyarakat akan akses internet cepat dan jaringan telekomunikasi yang stabil sudah menjadi kebutuhan primer yang menggerakkan roda perekonomian, pendidikan, hingga pelayanan publik di daerah.
“Namun, di sisi lain, tingginya kebutuhan ini berdampak pada masifnya pembangunan sarana telekomunikasi. Jika kita perhatikan, pembangunan menara, pemasangan tiang jaringan, hingga bentangan kabel fiber optik di sepanjang jalan-jalan protokol maupun pemukiman warga, sering kali dilakukan secara terpisah oleh masing-masing operator atau penyedia iasa internet. Kondisi penempatan yang belum terkoordinasi dengan baik ini memicu terjadinya duplikasi nfrastruktur, ketidakteraturan tata ruang, hingga penurunan estetika lingkungan. Bahkan, dalam jangka panjang, kabel-kabel yang semrawut dan tiang-tiang yang tidak tertata dengan benar berpotensi mengancam keselamatan umum masyarakat,” jelasnya.
Menyikapi realitas sosial dan perkembangan sektoral, Pemerintah Kota Lubuk Linggau memandang perlu adanya regulasi yang kuat komprehensif dan berkepastian hukum untuk mengelola hal ini.
Selanjutnya, Ketua BP2D DPRD Kota Lubuk Linggau, Hambali Lukman menyampaikan Raperda tentang Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
BACA JUGA | Anggota DPRD Lubuk Linggau Andi Rusman, Serap Aspirasi
Hambali saat penyampaian menjelaskan, Raperda ini diperlukan sebagai payung hukum dan pedoman yang jelas tentang pesantren.
Agar kedepan pemberian bantuan dan fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak bersifat berdasarkan pengajuan pesantren
“Fasilitasi dapat diarahkan pada peningkatan tenaga pendidik, mutu hingga fasilitas dan sarana di Pesantren. Raperda ininm diharapkan menjadi dasar juga untuk mengintegrasikan Pesantren dalam pembangunan daerah, seperti penanggulangan kemisikinan hingga peningkatan dan pengembangan ekonomi,” ungkapnya.
Rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dewan. Masing-masing juru bicara dari fraksi, menyampaikan pemandangan umum mereka terkait 2 Raperda yang disampaikan eksekutif.
