Dengan terpenuhinya kuorum, rapat dapat dilanjutkan untuk membahas agenda utama, yakni penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah mengatakan, rapat paripurna tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan sebelumnya telah dilakukan melalui Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Musi Rawas.
Menurut Firdaus, proses pembahasan anggaran tidak boleh hanya dipandang sebagai pembahasan angka-angka dalam dokumen APBD. Setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembahasan anggaran ini bukan hanya persoalan angka-angka, tetapi bagaimana setiap kebijakan yang kita sepakati nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas,” kata Firdaus.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, Badan Anggaran, tenaga ahli serta jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang telah terlibat dalam proses pembahasan KUA dan PPAS.
Firdaus menegaskan, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar kebijakan penganggaran yang telah disepakati dapat mendukung pembangunan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kerja bersama antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar kebijakan anggaran yang kita sepakati benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Setelah seluruh tahapan pembahasan dinyatakan selesai, Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud bersama pimpinan DPRD Musi Rawas kemudian melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA serta PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
