Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan mekanisme pendaftaran menjadi salah satu pembahasan utama dalam webinar.
Menurutnya, satuan pendidikan harus memastikan seluruh tahapan pendaftaran dilakukan sesuai alur, mulai dari impor biodata siswa, pencetakan surat pernyataan, penginputan keikutsertaan dan pilihan mata pelajaran, hingga proses Daftar Nominasi Sementara (DNS), finalisasi, penerbitan nomor peserta, dan Daftar Nominasi Tetap (DNT).
Ia mengimbau sekolah tidak menunda proses pendaftaran dan memastikan data peserta telah dimutakhirkan sebelum batas waktu.
“Pada TKA 2026, setiap siswa wajib mengikuti ujian penuh selama empat hari berturut-turut sesuai gelombangnya,” ujar Toni.
Terkait data residu, siswa yang datanya belum valid hingga batas pendaftaran tetap dapat mendaftar dan mengikuti ujian susulan. Namun, Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) baru diterbitkan setelah data peserta dinyatakan valid.
Beberapa masalah data yang ditemukan antara lain NISN kosong atau tidak valid, ketidaksesuaian data kependudukan dengan Dukcapil, data ganda, serta siswa yang belum tercatat dalam rombongan belajar (rombel) kelas akhir.
Untuk siswa madrasah, Toni menyebut dari sekitar 534 ribu siswa kelas 12 yang dialirkan ke sistem TKA berdasarkan data Kementerian Agama, sekitar 412 ribu di antaranya telah memiliki data valid.
Operator madrasah diminta memastikan seluruh siswa masuk dalam rombel aktif pada semester berjalan serta guru pengampu mata pelajaran telah ditetapkan. Keaktifan rombel menjadi salah satu kunci agar data siswa dapat mengalir dan tervalidasi dalam sistem TKA.
