KORANLIPOS.COM-Penurunan alokasi Dana Desa (DD) ditahun 2027 menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H Fauzi Amro.
Di hadapan 186 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Musi Rawas, Fauzi Amro mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum dalam pengelolaan keuangan desa.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat, terlebih menjadi celah terjadinya penyalahgunaan dana desa.
Pesan tersebut disampaikan dalam Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Auditorium Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Rabu 14 Oktober 2026.
BACA JUGA : Anggota DPR RI Fauzi Amro dan Wali Kota Lubuk Linggau Tinjau Bantuan Sumur Bor Modern. 2026 Bantu 38 Titik
Fauzi menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah desa untuk mengabaikan aturan maupun tanggung jawab dalam menggunakan uang negara.
Menurutnya, semakin terbatas anggaran yang tersedia, semakin penting pula pengelolaan keuangan dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.
“Dana desa sekarang sudah semakin kecil dan berkurang. Jangan sampai anggarannya sudah kecil, tetapi masih ada oknum kepala desa yang bermasalah dengan hukum. Karena itu, kami terus mengingatkan kepala desa betapa pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa,” kata Fauzi.
Ia menjelaskan, alokasi dana desa untuk 2027 telah ditetapkan melalui APBN dengan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
