“Pasca ini juga kami sudah ada konsolodiasi dengan kawan-kawan lainnya di aliansi R2 dan R3 se-Indonesia yang kemungkinan ada pergerakan nasional dan kami di daerah masih menunggu yang ada dipusat,” ungkapnya yang mengabdi di Pemkot Lubuk Linggau sudah 10 tahun ini.
Ia berharap, kedepan ada juga kepastian untuk PPPK PW untuk tenaga teknis dan Tenaga Kesehatan (Nakes).
Dikutip dari berbagai JPNN, Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika sebelumnya juga menyoroti keputusan rapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri Tito Karnavian dan MenPANRB Rini Widyantini serta unsur pemerintah daerah pada 8 Juni 2026 khususnya poin enam.
Menurut dia, pemerintah dan DPR secara tidak langsung telah memecah belah sesama PPPK dan PPPK paruh waktu karena mengabaikan jabatan tenaga teknis.
BACA JUGA: Wali Kota Lubuk Linggau Bocorkan Kunci Perpanjang SK PPPK Paruh Waktu
“Kami menolak keputusan pemerintah dan DPR yang hanya fokus kepada guru, tenaga kependidikan (tendik) dan tenaga kesehatan (nakes). Jangan benturkan dengan saudara-saudara kami tenaga teknis, dong,” kata Faisol kepada JPNN.com, Rabu (10/6/2026).
Dia menambahkan, pemerintah dan DPR jangan berpikir jabatan PPPK maupun PPPK paruh waktu hanya guru, tendik, nakes. Jabatan tenaga teknis jumlahnya banyak.
Saat ini, tenaga teknis malah beritanya-tanya, kenapa tendik bisa jadi prioritas yang masuk dalam poin 6 kesimpulan raker, padahal tendik termasuk jabatan teknis juga.
“Pemerintah dan DPR harus memasukkan tenaga teknis untuk dibiayai APBN. Tenaga teknis itu bukan hanya datang jam 8 pagi pulang jam 10,” tegasnya.
